KPK: Tingginya Biaya Politik Jadi Faktor Kepala Daerah Korupsi
Mayoritas kepada daerah tersebut, terjerat suap karena ditagih balik modal oleh pihak swasta yang telah memberikannya sponsor saat akan mencalonkan. Timbal balik tersebut, biasanya diberikan kepala daerah kepada pengusaha dalam bentuk proyek ataupun kemudahan pengurusan izin.
"Salah satu penyebabnya karena biaya politik tinggi. Bahkan, jauh lebih mahal dibandingkan total harta yang dimiliki oleh pasangan calon," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ghufron juga mengingatkan bahwa korupsi dapat merusak tatanan ekonomi, mulai dari sulitnya mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus hingga terhambatnya pembangunan sumber daya manusia. Hal ini, bakal berdampak pada generasi kedepan.
"Gara-gara suap ekspolitasi sumber daya alam tidak terkendali, sehingga mewarisi malapetaka kepada anak cucu," imbuhnya.
Baca juga: KPK Buka Peluang Panggil Alex Noerdin Terkait Kasus yang Menjerat Anaknya
(Fakhrizal Fakhri )
