Klaim Zero Kasus Covid-19 Korea Utara Belum Lepas dari Krisis, Ada Apa?
Melakukan lockdown total sebagai tindakan pengamanan dan penyelamatan terhadap warga negaranya, Pemerintah Korea Utara tentunya tetap membutuhkan bantuan negara lain. Tiongkok bersama sekutu tradisionalnya Rusia, sebenarnya telah menunjukkan perhatian terhadap Korut dengan mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB yang memiliki anggota 15 negara segera mencabut sanksi terhadap Korea Utara.
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian warga negara Korea Utara yang selaama ini terisolasi. Kedua negara tersebut juga mendesak agar Korea Utara diizinkan mengimpor minyak olahan. Selan itu agar larangan ekspor makanan laut, patung, dan tekstil dari Korea Utara yang diberlakukan PBB sejak 2019, dicabut.
Namun, Korea Utara sendiri tetap bersikeras dengan kepemilikan senjata nuklir meskipun harus menghadapi sanksi internasional.
Sejarah suram masa lalu perang Korea yang berlangsung pada 1950 sampai dengan 1953 telah meninggalkan pengalaman suram yang tidak terlupakan bagi negara ini. Amerika Serika yang mendukung Korea Selatan waktu itu membombardir Korea Utara dengan sekitar 635.000 ton bom. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari bom yang dijatuhkan pasukan tentara Amerika Serikat di kawasan Pasifik selama Perang Dunia II. Jumlah itu termasuk napalm sebanyak 32.000 ton
Korea Utara, yang saat itu berpenduduk 9,6 juta jiwa harus kehilangan 1,3 juta warga sipil dan tentara dalam perang horizontal tersebut. Sementara itu, Korea Selatan kehilangan lebih dari 3 juta warga sipil dan 225.000 tentara dari total populasi 20,2 juta pada tahun 1950.
Kerugian yang diderita akibat Perang Korea itulah menjadikan Korea Utara menjadi salah satu negara yang memiliki persenjataan nuklir sebagai sebuah kebijakan untuk membela diri (self defense). Kebijakan itu tetap dipertahankan hingga kini meski mendapatkan sanksi ekonomi dai AS dan PBB dan kian diperparah akibat terdampak pandemi Covid-19 secara global. Yaomi Suhayatmi
Penulis: Yaomi Suhayatmi
(Khafid Mardiyansyah)
