Banjir dan Macet Jakarta Ternyata Bisa Diatasi dengan Jadi Gubernur
KABAR baik ini kembali berasal dari Jakarta. Ibu Kota negara ini kembali turun dari peringkat kota termacet dunia, turun 2 persen dari peringkat 31 tahun lalu menjadi peringkat 46 tahun ini.
Menurut TomTom Traffic Index, pada 2017 lalu, Jakarta ada di peringkat 4 dengan tingkat kemacetan 51 persen, 2018 di peringkat 7 (53 persen), dan di peringkat 10 (53 persen) pada 2019. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada 2020, ada di urutan 31 (36 persen), lalu kembali turun di urutan 46 (34 persen) ada 2021 dari total 404 kota lainnya di dunia.
Penurunan peringkat sebagai kota termacet dunia ini tak lepas dari obsesi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Kita berencana keluar dari 10 besar. Jadi kita nanti turun dari situ semua, tidak lagi menjadi kota termacet. Kenapa? Karena warganya pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," kata Anies di Kementerian BUMN, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020) lalu.
Anies menyebut, Jakarta merupakan megapolis terbesar di belahan bumi selatan yang menjadi rumah bagi 11 juta jiwa penduduknya dan mencapai 30 juta jiwa jika ditambah dengan penduduk di daerah penyangganya. Dengan tingginya jumlah masyarakat yang melakukan mobilitas di Ibu Kota, maka transportasi publik yang mumpuni adalah harga mati yang harus dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi sistem transportasi publik kita, harus memenuhi kebutuhan kota yang besar, dinamis dan sibuk. Jadi, kita membuat sistem transportasi publik yang inklusif, bisa diandalkan dan berkelanjutan sebagai prioritas dalam empat tahun terakhir," ujarnya.
Selain itu, penataan sarana transportasi publik milik DKI Jakarta seperti TransJakarta ataupun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang terintegrasi dengan kereta Commuter Line milik PT KAI juga menjadi tonggak baru sistem transportasi publik di Jabodetabek.
Apa langkah-langkah Anies untuk mewujudkan obsesi tersebut? Mendorong warga DKI mau pindah ke kendaraan umum. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta bergegas menyiapkan kendaraan umum yang terintegrasi, terjangkau secara harga dan terjangkau secara geografis.
Pada Maret 2020, ada empat stasiun yang dimodifikasi, di antaranya Stasiun Senen, Juanda, Tanah Abang, dan Sudirman yang disulap menjadi stasiun terintegrasi. Selanjutnya, slogan Jakarta Kota Kolaborasi menemukan momentum yang tepat untuk mewujudkan impian tersebut.
Pemprov DKI Jakarta memandang pembangunan di Ibu Kota sebagai kesempatan untuk berkiprah semua pihak. Jika Pemprov DKI Jakarta melihat pembangunan semata-mata hanya urusan pemerintah, kata Anies, maka seluruh sumber daya tersebut tak akan dimanfaatkan.
Dengan slogan kota kolaborasi, Anies berharap paradigma tersebut dapat berubah. Pemerintah DKI menentukan arah pembangunan dan kerjanya, tapi seluruh pihak dapat terlibat.
Prinsip kolaborasi juga diaplikasikan dalam pengembangan transportasi publik yang integratif.
Di sektor inilah, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta, seperti PT Jaklingko Indonesia dan PT Transportasi Jakarta memainkan peran penting. Keduanya berkolaborasi dengan peran dan tanggung jawab berbeda. Jaklingko melalui sistem dan aplikasi pembayarannya, TransJakarta melalui moda transportasinya.
Aplikasi Jaklingko menawarkan pengalaman baru dalam penggunaan transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya. Melalui aplikasi ini, pengguna transportasi publik dimudahkan dalam melakukan pembayaran dengan QR code, mengetahui rute tujuan, kedatangan armada secara real time, serta tarif yang terjangkau.
Aplikasi antarmoda JakLingko mulai bisa diunduh dalam waktu dekat. PT JakLIngko Indonesia terus melakukan perluasan uji coba aplikasi dan kartu yang bisa digunakan di empat transportasi antarmoda yang terintegrasi, di antaranya MRT, LRT, Transjakarta, serta Commuterline.
Aplikasi ini bertujuan untuk mengatur sistem transportasi terintegrasi, kemudahan untuk melakukan perjalanan antar moda di Jabodetabek, dari rumah sampai kantor, sekolah, tempat belanja mudah terhubung campuran antarmoda yang efektif dan rekomendasi terhemat.
Hingga, inilah Jakarta selama empat tahun dipimpin Anies. Keluar dari 10 besar kota termacet dunia, bahkan terus menjauh seiring dengan perbaikan sistem dan sarana transportasi publiknya. Pemprov DKI Jakarta hingga sekarang pun terus mengajak warga Ibu Kota untuk menggunakan transportasi publik dan berjalan kaki agar tingkat kemacetan di Jakarta semakin baik.
Sebelum turunnya peringkat kota termacet, Anies meraih dua penghargaan Sustainable Transport Award (STA) dalam rangka pembangunan transportasi di Jakarta. Raihan STA selama dua tahun berturut-turut merupakan bukti pengakuan dunia terhadap komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pembangunan sistem transportasi publik inklusif dan berkelanjutan.
Jakarta menjadi runner-up STA 2020 dari Institute for Transportation and Development Policy dan Sustainable Transport Comite untuk kategori kemajuan terbaik dalam bidang transportasi publik. Kemudian pada 2021, Jakarta berhasil menduduki tempat pertama dalam STA 2021. Jakarta meraih penghargaan tersebut karena berhasil mengintegrasikan semua moda transportasi baik secara fisik maupun pembayaran.
Selain itu, Jakarta mendapatkan penghargaan transportasi juga karena membenahi akses bagi pejalan kaki menuju transportasi publik yang tersedia. Jakarta juga berhasil menyisihkan kota-kota di dunia yang ikut bersaing di ajang STA, seperti Adis Ababa, Bogota, Auckland, Braga, Buenos Aires, Frankfurt, Sao Paulo dan lain sebagainya.
Penghargaan berturut-turut ini adalah pengakuan terhadap komitmen Pemprov DKI Jakarta yang tak kenal lelah secara terus menerus meningkatkan dan mentransformasi sistem transportasi publik. Jakarta dinilai telah menjalankan program integrasi antarmoda transportasi publik secara ambisius sejak beberapa tahun belakang.
Lalu, bagaimana dengan penanganan banjir di Ibu Kota? Banjir dan kemacetan lalu lintas memang menjadi momok yang menakutkan di Jakarta, sekaligus menjadi sandungan bagi keberhasilan setiap pemimpin di Jakarta.
Namun, bila menelisik hasil suvei Populi Center soal kepuasan masyarakat dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies, pengendalian banjir berada di peringkat teratas sebagai kinerja yang paling memuaskan publik atau warga Jakarta.
Survei ini juga menemukan, sedikitnya ada 3 kinerja Anies yang paling berkesan di mata masyarakat dalam setahun terakhir, pengendalian banjir, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan perbaikan trotoar. Tiga sektor inilah merupakan prestasi paling berkesan dari pemerintahan Anies.
Survei digelar pada 26 Januari - 1 Februari 2022 dengan sampel dari 600 responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di DKI Jakarta. Margin of error +/- 4,00% pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden menilai penanganan banjir menempati urutan pertama yang mendapatkan penilaian paling berkesan dengan capaian 9 persen, disusul oleh KJP Plus dan perbaikan trotoar, masing-masing dengan 8,8 persen dan 8 persen.
Untuk program penanganan banjir, sebesar 66,3 persen masyarakat menilai bahwa program pengerukan sungai sudah terlaksana dengan baik disusul oleh normalisasi sungai hingga kolam olakan guna mencegah terjadinya banjir di Jakarta.
Disusul normalisasi sungai (53,3 persen), drainase vertikal/sumur resapan (50 persen), membangun waduk/embung (48,3 persen), pembuatan polder air (42,7 persen), dan kolam olakan (34,5 persen).
Dengan demikian, Anies sah-sah saja menyebut, kemacetan dan banjir di Jakarta bisa ia atasi, tanpa perlu menjadi pemimpin nasional. Dengan jabatan gubernur di tangannya, ia mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat dengan kerja-kerja kolaboratif dan integratif untuk mengatasi macet dan banjir, tanpa ia menunggu jabatan politik yang lebih tinggi.
Qusyaini Hasan
Penulis adalah pemerhatian sosial perkotaan
(Khafid Mardiyansyah)
