Jokowi Tandatangani PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pasal 4
Dalam meiaksanakan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Menteri mengoordinasikan:
a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat;
b. Gubernur di tingkat provinsi;
c. Bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.
Pasal 5
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
a. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan,dokumen perjalanan, dan administrasi;
b. Pembinaan; dan
c. Pelindungan.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
