"Selain itu, posisi masing-masing negara akan diperhitungkan baik dalam pengembangan hubungan bilateral maupun dalam pekerjaan pada isu-isu penting dalam kerangka PBB," lanjut catatan itu.
Olivia Dalton, juru bicara misi AS untuk PBB, mengatakan pada Rabu (6/4), Rusia secara terang-terangan dan secara terbuka mengancam negara-negara yang memilih untuk menangguhkan mereka dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia perlu segera diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu, Majelis telah mengadopsi dua resolusi yang mengecam Rusia dengan 141 dan 140 suara mendukung. Moskow mengatakan sedang melakukan "operasi khusus" untuk mendemiliterisasi Ukraina.
Sementara itu, misi Rusia untuk PBB menolak mengomentari surat itu karena tidak dipublikasikan.
Rusia membantah menyerang warga sipil di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pada Selasa (5/4) bahwa sementara Bucha berada di bawah kendali Rusia, tidak ada satu pun warga sipil yang menderita akibat kekerasan apa pun.
Majelis Umum sebelumnya telah menangguhkan sebuah negara dari Dewan HAM. Pada Maret 2011, dengan suara bulat menangguhkan Libya karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Moammar Khadafi.
(Susi Susanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.