Rendahnya Penegakan HAM dan Demokrasi dalam Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
JAKARTA - Masyarakat madani atau civil society adalah istilah yang sangat akrab di telinga kita, betapa tidak, masyarakat madani yang terinspirasi dari kota Madinah di era Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang telah menjadi cita-cita masyarakat global bukan hanya negara-netara muslim. Masyarakat madani adalah sebuah konsep di mana setiap warga negara dapat hidup dalam situasi damai, yang secara garis besar dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang penuh kedamaian, saling toleransi dalam suasana rukun damai, sejahtera di tengah penegakan hukum dan iklim demokrasi sesunguhnya.
Masyarakat madani atau yang selama ini diidentikan dengan civil society mengacu pada masyarakat demokratis di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang diatur dalam Piagam Madinah yang di dalamnya mengatur antara lain, prinsip kebebasan beragama, prinsip persaudaraan agama, prinsip persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama, prinsip saling membantu yaitu setiap oranhg mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, prinsip persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, prinsip penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Tanpa pandang bulu, prinsip pemberlakuan adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, prinsip perdamaian dan kedamaian. Hal ini berarti pelaksanaan prinsip-prinsip masyarakat Madinah tersebut tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran, prinsip pegakuan hak atas setiap orang atau indvidu, dan prinsip ini adalah pengakuan terhadap penghormatan atas hak asasi setiap manusia.
Pertanyaanya kemudian apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia? Artikel ini menjawab hal itu secara spesifik dalam tinjauan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia agar mendapatkan jawaban yang terang menderang. Adapun pertimbangan penulis, karena membahas mengenai civil society tentunya tidak lepas dari penegakan HAM dan demokrasi, karena dua hal ini merupakan hal yang paling fundamental dan banyak menentukan indikator keberhasilan di dalamnya. HAM Hak Asasi Manusia secara definis dapat dijelaskan sebagai adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dunia, sejak lahir sampai mati. Mereka berlaku terlepas dari dari mana Anda berasal, apa yang Anda yakini atau bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. HAM melekat tidak pernah dapat diambil, meskipun kadang-kadang dapat dibatasi, misalnya jika seseorang melanggar hukum, atau untuk kepentingan keamanan nasional. Hak-hak dasar ini didasarkan pada nilai-nilai bersama seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat, dan kemandirian. Nilai-nilai ini ditentukan dan dilindungi oleh hukum. Yang menjadi masalah kemudian, ketika penegakan hukum berjalan tumpul ke atas dan tajam inilah yang masih terjadi di republik ini.
Sejak awal kemerdekaan, sebenarnya para tokoh pendiri bangsa founding father sudah membekali NKRI dengan panduan demi terciptanya kepentingan nasional yang dicita-citakan. Hal itu tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila yang juga sekaligus sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang berada di dalamnya, diharapkan kehidupan demorkasi dapat tercipta seutuhnya. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Konsep yang terkandung dalam Pancasila meliputi Konsep Religiositas, Konsep Humanitas, Konsep Nasionalitas, Konsep Soverinitas, dan Konsep Keadilan Sosial, yang secara holistik menyatu dalam Konsep Kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia.
Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan berbagai hak asasi manusia antara lain tentang hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (pasal 28), hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum (pasal 27) ayat (1), hak atas kebebasan berkumpul (pasal 28), hak atas kebebasan beragama (pasal 29), ak atas penghidupan yang layak (Pasal 27) ayat (2), dan hak atas pengajaran (pasal 31).
Gelombang perjuangan yang menuntut hak-hak manusia (Universal Declaration of Human Rights) oleh PBB terus diserukkan pascaperang Dunia II pada tahun 1948. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia terus menerus disempurnakan oleh PBB hingga saat ini.
Berbagai perjanjian interasional telah disepakati berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politik. Baru-baru ini PBB telah menyetujui mengenai kewajiban warga negara di samping adanya hak-hak yang universal. Hak-hak sipil dan politik keamanan diri, hak atas kesamaan di depan badan peradilan, hak atas hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai hak untuk berserikat. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain mencakup hak-hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat sekerja, hak untuk pensiun, ha katas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarga, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan ha katas pendidikan.
Penegakan HAM di Idonesia
Penegakan HAM di Indonesia masih merupakan PR besar, sebagai contoh nyata, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis catatan akhir tahun 2021. Selama setahun lembaga itu telah menerima 2.598 aduan, baik dari masyarakat maupun organisasi. YLBHI mencatat terdapat 305 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan yang masuk dari beberapa kantor LBH yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dari pelanggaran 305 kasus HAM tersebut, rinciannya antara lain 37 kasus atau 12 persen pelanggaran HAM terkait hak perempuan. Hak agraria 11 kasus atau 4 persen, lingkungan hidup 9 kasus atau 3 persen. Kemudian hak sipil 104 kasus atau 34 persen, hak politik 2 kasus atau 1 persen, hak pekerjaan 73 kasus atau 24 persen, dan fair trail 50 kasus atau 16 persen.
Beberapa peristiwa yang jadi sorotan YLBHI di antaranya yaitu terkait tindakan kesewenang-wenangan aparat kepada masyarakat. Salah satu contoh, saat demonstrasi mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain itu, memasuki pertengahan tahun 2021 juga terjadi upaya penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan untuk kesekian kalinya dengan tes wawasan kebangsaan (TWK)
Penegakan Demokrasi di Indonesia
Sebagian besar masyarakat melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran, stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia telah berada dalam otoriterisme. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan. Pendapat itu antara lain berdasarkan oleh survei Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap 38 peserta terpilih, yang karena keragaman gender, usia, profesi dan awal wilayahnya dapat dikatakan sebagai miniature Indonesia.
Pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia memang menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan,tetapi tidak sama. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi).
