Rendahnya Penegakan HAM dan Demokrasi dalam Membangun Masyarakat Madani di Indonesia
Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 aksi ini sendiri adalah perwujudan dari impelementasi demokrasi yang harusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan.
Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan dilarikan ke RS Sumber Waras.
Rapuhnya sistem demokrasi di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Di inaternal sendiri salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendidikan politik. Seperti dengan mudah kita cermati, mereka yang memiliki kekayaan dapat dengan mudah memiliki kekuasaan baik di tingkat daerah hingga pusat. Oleh karena itu pendidikan politik menjadi suatu hal yang amat penting.
Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyaraakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur antara lain manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan.
Berikutnya, adalah kebebasan intelektual diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai akan kemampuan intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kebeebasan intelektual ini merupakan sayarat utama di dalam kemampuannya untuk memformulasikan sistem nilai yang ingin diwujdukannya demi untuk kepentingan bersama. Tanpa kebebasan intelektual tidak dapat diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung-ruginya. Anggota masyarakat yang bodoh, tidak dapat mengambil keputusan yang intelejen. Kemampuan intelektual yang terus dipasung melahirkan manusia-manusia tanpa inisiatif dan cenederung tunduk pada kekuasaan otoriter
Sebagaimana dikutip dari buku “PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, DAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA” yang ditulis oleh Prof.Dr.H.A.R, TILAAR,M.Sc.Ed. bahwa kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (self realization). Hal ini berarti setiap anggota masyarakat mempunya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya setiap peserta didik tanpa didiskriminasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama. Diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya dalam melaksanakan sesuatu yang terbaik. Setisp anggota masyarakat bersaing secara sehat bukan karena berdarakna pertimbangan-pertimbangan subyektif, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang obyektif karena masyaarakat yang demokratis adalah masyaraakat yang berdasarkan sistem merit.
Termasuk di dalam self realization ialah hak berserikat atau berorganisasi. Demokrasi lebih dari suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga terbukanya kesempatan untuk setiap individu menyatakan potensi kemanusiaannya dalm. Berserikat, di dalam organiasasi setiap anggota dapat menyatakan kemampuannya, baik sebagai pemimpin, sebagai penggagas, ataupun sebagai pelaksana, yang sadar akan kemmapuannya dan dapat menyumbangkan secara optimal akan potensinya kepada diri sendiri dan sesame manusia dalam masyarakatnya.
Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah memiliki rasa keadilan dan toleransi sebab kalau tidak demikian maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa peserta didik harus mengetahui dan mengggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik mengetahui mengenai hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan.
Sebagaimana dikutip dari Buku Pendidikan Pancasila Buku Ajar Pancasila, bahwa dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti. No.38/DIKTI/Kep/2003, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di Indonesia dengan mudah kita dapat melihat bagaimana para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk mengelola negara sebagai eksekutif yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat selaku pemegang kedaulatan, justeru dilukai. Berita mengnai kasus korupsi tersebut sontak mengundang reaksi keras dari publik mengingat, perilaku tidak terpuji yang dilakukan Juliari P Batubara dan sejumlah pejabat teras di Kementrian Sosial RI itu telah merugikan negara dengan mengambil keuntungan pribadi dari dana bantuan Covid-19 yang jelas-jelas dialokasikan Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Majelis Hakim menyatakan, Juliari terbukti menerima uang Rp 14,7 miliar yang diterima pada periode Mei 2020 – November 2020. Tudingan tidak berperikemanusiaan pun dialamatkan kepada mantan Mensos Juliardi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat Indonesia dengan posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang seharusnya mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan dirinya dan koleganya.
Sebagai aparatur penyelenggara negara, Juliardi P dan jajarannya di Kemensos seharusnya berpedoman kepada Pancasila. Sebagaimana diketahui Pancasila salah satu kedudukannya adalah mengandung norma-norma yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.
Perilaku Juliari Batubara dinilai telah menciderai rasa kemanusiaan yang berkeadilan tersebut tentu tidak berlebihan apalagi saat ini rakyat Indonsia sedang bertaruh nyawa dalam menghadapi Covid-19 yang berdampak tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga pasa ekonomi, sosial tapi juga sendi-sendi kehidupan lainnya. Penetapan Pandemi Covid-19 sebagai bencana Non Alam nasional sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020.
Di usianya yang hampir 77 tahun merdeka, proses penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup panjang, bahkan ada suara pesimis dari berbagai kalangan dengan menyebut demokrasi telah sirna tergantikan oleh oligarki politik yang bersekongkol dengan oligarki bisnis. Dengan situasi tersebut tentunya pembangunan masyarakat madani ‘civil society’ pun hanyalah sebuah wacana tanpa kenyataan.
Penulis: Yani Sulastiani, Nurokhim, dan Lukman Nulhakim, Program Studi Teknologi Pendidikan Pascasarjana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
(Nanda Aria)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
