Cegah Layanan Kesehatan Kolaps, Komisi IX Minta Nasib Nakes Honorer Diperjelas
Netty meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mencarikan solusinya. "Alternatifnya, apakah dengan menambah Dana Alokasi Umum (DAU) atau bahkan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan PPPK," katanya.
Menurut Netty, jika tidak segera dicarikan solusinya maka penghentian nakes honorer akan berdampak pada kolapsnya pelayanan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA:Beasiswa G20 Recover Together, Recover Stronger Telah Dibuka, Bisa Kuliah di Australia
"Bisa dibayangkan nasib pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas-Puskesmas di daerah yang kolaps akibat PHK nakes honorer. Kalau ini terjadi maka indeks kesehatan kita akan anjlok, gangguan kesehatan meningkat, prioritas nasional ke-3; yaitu membangun SDM yang sehat, unggul, dan berkualitas makin absurd," ungkap Netty.
Penanganan stunting, katanya, juga akan makin sulit dan berat akibat berkurangnya tenaga pelayanan di puskesmas. Jika pengangguran meningkat, maka daya beli masyarakat akan menurun.
"Mereka tidak mampu membeli pangan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga," pungkas Netty.
(Nanda Aria)
