Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP, Peran Seperti Apa Saja yang Bisa Dijerat Hukum?
PEMBUNUHAN adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP ini menjelaskan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Berdasarkan Pasal 55 KUHP, seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah, pertama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta turut melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Sementara terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya.
Kemudian, Pasal 56 KUHP mengurai tentang siapa yang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Menurut pasal tersebut, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
Selanjutnya, dalam Pasal 344 KUHP dijelaskan, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang sudah jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pada Pasal 345 KUHP tertera, barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut jadi bunuh diri. Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, Pasal 347, Pasal 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5.
Baca juga: Pasal Perzinahan RKUHP, Pasangan Bukan Suami Isri Check-in di Hotel Bakal Dipidana
Hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut, seperti hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
Melansir jurnal ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’ oleh Echwan Iriyanto & Halif, Fakultas Hukum Universitas Jember (2021), perbedaan tindak pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada unsurnya. Tindak pidana pembunuhan terjadi adanya niat membunuh serta pelaksanaannya secara bersama. Sementara tindak pembunuhan berencana terjadi berawal dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan. Pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukannya, serta terdapat jarak waktu antara kehendak hingga pelaksanaan.
Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Maka dari itu, pembunuhan dikategorikan pembunuhan berencana jika memenuhi syarat, seperti adanya waktu tertentu, adanya keputusan kehendak dengan tenang, mempunyai hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan.
