Share

Eks Wali Kota Cimahi Didakwa Menyuap dan Terima Gratifikasi Rp500 Juta

Agung Bakti Sarasa, MNC Portal · Rabu 30 November 2022 19:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 30 525 2718090 eks-wali-kota-cimahi-didakwa-menyuap-dan-terima-gratifikasi-rp500-juta-jU5UPYNHDG.jpg Eks Wali Kota Cimahi Ajay Priatna jalani sidang dakwaan (Foto: Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna didakwa melakukan tindakan suap. Selain itu, Ajay juga didakwa menerima gratifikasi dari anak buahnya saat menjabat Wali Kota Cimahi.

Dakwaan terhadap Ajay Priatna disampaikan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/11/2022).

Dalam sidang, Jaksa KPK, Agung Hadi Wibowo membeberkan kronologi tindakan suap yang dilakukan Ajay. Menurut Agung, Ajay awalnya mendapatkan informasi adanya kegiatan penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bandung Barat sekitar Oktober 2020 lalu.

BACA JUGA:Eks Wali Kota Cimahi Segera Disidang Terkait Kasus Suap Penyidik KPK 

Mendapatkan informasi tersebut, Ajay menginginkan agar penyelidikan tak dilakukan KPK di Kota Cimahi. Ajay kemudian memerintahkan seseorang bernama Syaeful Bahri hingga akhirnya dikenalkan dengan seorang penyidik KPK bernama Stepanus Robin Pattuju. Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah hotel di DKI Jakarta.

Dalam pertemuan di hotel tersebut, Ajay membawa uang senilai Rp102 juta yang disimpannya di dalam tas. Saat bertemu Ajay, oknum penyidik KPK itu sempat memperlihatkan kartu identitasnya untuk meyakinkan Ajay bahwa dia memang penyidik KPK.

"Memperlihatkan id card pegawai KPK miliknya kepada terdakwa untuk meyakinkan terdakwa bahwa Stepanus Robin Pattuju adalah benar penyidik KPK," kata JPU.

BACA JUGA:KPK Pantau Pendistribusian Bantuan Gempa Cianjur karena Rawan Dikorupsi 

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam pertemuan tersebut, Ajay juga sempat bertanya terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK di kawasan Bandung Raya, khususnya yang melibatkan dirinya kepada Stepanus. Stepanus membenarkan pertanyaan Ajay lalu berujar bahwa dirinya dapat membantu Ajay asalkan diberikan uang senilai Rp1,5 miliar.

Mendengar permintaan Stepanus, Ajay mengaku hanya mampu memberikan uang Rp500 juta. Uang yang dijanjikan Ajay tersebut kemudian diserahkan kepada Stepanus dalam tiga tahap dalam tentang 14 Oktober hingga 24 Oktober 2020.

"Pertama, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp100 juta. Kedua, terdakwa menyerahkan uang senilai lebih dari Rp387 juta yang terdiri dari uang rupiah dan dollar Singapura. Ketiga, terdakwa menyerahkan uang senilai Rp20 juta. Jika ditotalkan, uang diberikan oleh terdakwa senilai Rp507.390.000," papar Agung.

"Agar Stepanus Robin Pattuju baik secara langsung maupun tidak langsung mengurus kasus hukum terkait penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bandung Raya," lanjutnya.

Selain didakwa menyuap penyidik KPK, Agung juga menyebut bahwa Ajay telah melakukan gratifikasi, yakni menerima uang total Rp250 juta dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di Kota Cimahi.

Sebanyak 23 nama kepala OPD dan camat tercatat telah memberikan uang kepada Ajay dan digunakan Ajay untuk menyuap penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju itu.

"Bahwa atas penerimaan uang sejumlah Rp250 juta, terdakwa tidak pernah melaporkan kepada KPK, kata Agung.

Atas perbuatannya itu, Ajay didakwa Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Kemudian, Pasal 12B jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini