TOKYO – Jepang menawarkan untuk membayar keluarga untuk pindah dari ibu kotanya Tokyo yang penuh sesak, dalam upaya merevitalisasi kota-kota pedesaan dan meningkatkan angka kelahiran yang turun.
Menurut juru bicara dari pusat pemerintah, mulai bulan April mendatang, keluarga di wilayah metropolitan Tokyo, termasuk yang dikepalai oleh orang tua tunggal, berhak menerima 1 juta yen (Rp118 juta) per anak jika mereka pindah ke daerah berpenduduk sedikit di seluruh negeri.
Juru bicara pemerintah mengatakan mereka yang pindah dapat bekerja di daerah itu, mendirikan bisnis mereka sendiri atau tetap bekerja dari jarak jauh di pekerjaan mereka yang berbasis di Tokyo.
BACA JUGA:Â Ibu Kota Jepang Mulai Akui Pasangan Sesama JenisÂ
“Tokyo memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi, dan pemerintah ingin meningkatkan arus orang ke daerah untuk merevitalisasi daerah dengan populasi yang menurun,” terangnya.
 BACA JUGA: Simak 10 Alasan Kenapa Tokyo Dijuluki Kota Makanan Terbaik di Dunia
Dikutip CNN, insentif berlaku untuk anak berusia di bawah 18 tahun, atau tanggungan 18 tahun ke atas jika mereka masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ini bukan pertama kalinya pemerintah mencoba menggunakan insentif keuangan untuk mendorong orang keluar dari Tokyo. Tetapi rencana kali menawarkan lebih banyak uang hingga tiga kali lipat.Â
Selama beberapa dekade, orang-orang di seluruh Jepang telah bermigrasi ke pusat kota untuk mencari peluang kerja. Tokyo adalah kota terpadat di negara itu, dengan sekitar 37 juta penduduk.
Follow Berita Okezone di Google News
Menurut statistik pemerintah yang dirilis pada 2021, sebelum pandemi Covid, jumlah orang yang pindah ke Tokyo melebihi jumlah mereka yang meninggalkan kota hingga 80.000 setiap tahun.
Tetapi pola migrasi ini, dikombinasikan dengan populasi Jepang yang menua dengan cepat, telah meninggalkan kota-kota pedesaan dengan semakin sedikit penduduk, serta jutaan rumah kosong.
Menurut sensus nasional, lebih dari separuh kota di negara itu, tidak termasuk 23 distrik Tokyo, diperkirakan akan ditetapkan sebagai daerah berpenduduk sedikit pada 2022.
Sementara itu, di kota-kota besar, ruang cepat habis dan harga meroket. Tokyo secara konsisten menjadi salah satu kota termahal di dunia untuk ditinggali, peringkat kelima secara global pada 2022.
Para ahli mengatakan masalah migrasi kaum muda dari pedesaan ke kota-kota yang padat, merupakan faktor kunci dalam krisis demografi yang lebih besar di Jepang.
Negara ini telah lama berjuang dengan tingkat kelahiran yang rendah dan harapan hidup yang panjang, dan telah melihat jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran dalam beberapa tahun terakhir.
Para ahli menunjuk pada beberapa faktor: biaya hidup yang tinggi, ruang yang terbatas dan kurangnya dukungan pengasuhan anak di kota-kota mempersulit membesarkan anak, yang berarti semakin sedikit pasangan yang memiliki anak. Pasangan perkotaan juga seringkali jauh dari keluarga besar yang bisa membantu memberikan dukungan.
Misalnya, Tokyo memiliki tingkat kesuburan terendah dari 47 prefektur di Jepang.
Pola migrasi saat ini menghasilkan kampung halaman yang sepi dengan sedikit anak. Di desa tepi sungai Nagoro di Jepang selatan, terdapat kurang dari 30 penduduk pada 2019, dengan penduduk termuda berusia di atas 50 tahun. Satu-satunya sekolah di desa tersebut ditutup beberapa tahun lalu setelah siswa terakhirnya lulus.
Untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang meluncurkan inisiatif pada 2019 untuk menarik orang ke wilayah regional.
Di bawah rencana ini, individu yang telah tinggal dan bekerja di wilayah metropolitan Tokyo setidaknya selama lima tahun dapat menerima 600.000 yen (Rp71 juta) jika mereka pindah ke daerah pedesaan. Insentif itu lebih tinggi untuk pasangan, yaitu 1 juta yen (Rp118 juta).
Pada tahun lalu, pemerintah mengizinkan orang tua tunggal atau pasangan dengan anak untuk menerima 300.000 yen per anak jika mereka pindah.
Ada beberapa bukti bahwa program tersebut mendapatkan daya tarik, meskipun jumlahnya masih rendah. Pada tahun pertama peluncurannya, hanya 71 rumah tangga yang berpartisipasi, dibandingkan dengan 1.184 rumah tangga pada tahun 2021.
Pemerintah Jepang juga telah melakukan upaya lain untuk mengatasi penurunan populasi, termasuk memperkenalkan kebijakan dalam beberapa dekade terakhir untuk meningkatkan layanan penitipan anak dan meningkatkan fasilitas perumahan bagi keluarga yang memiliki anak. Beberapa kota pedesaan bahkan mulai membayar pasangan yang tinggal di sana untuk memiliki anak.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
