Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Putranya Akan Mengaku Bersalah Atas Kejahatan Pajak dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Biden Tak Akan Komentar

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:06 WIB
Putranya Akan Mengaku Bersalah Atas Kejahatan Pajak dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Biden Tak Akan Komentar
Presiden AS Joe Biden dan anaknya Hunter Biden (Foto: Reuters)
A
A
A

Dalam sebuah buku pada 2021, Hunter mengaku sebagai pengguna berat kokain pada saat itu.

Hunter telah merinci kehidupan yang bermasalah dan "kecanduan narkoba yang masif", namun dia telah lama menyangkal terlibat dalam aktivitas ilegal.

Dia pertama kali mengakui mengetahui penyelidikan terhadap dirinya pada Desember 2020.

Dalam sebuah pernyataan pada saat itu, dia mengatakan bahwa dia "yakin bahwa tinjauan profesional dan objektif atas masalah ini akan menunjukkan bahwa saya menangani urusan saya secara legal dan tepat, dengan keuntungan dari penasihat pajak profesional".

Namun dia dilaporkan mengatakan "tidak" pada formulir federal yang menanyakan apakah dia adalah "pengguna yang melanggar hukum, atau kecanduan, mariyuana atau obat depresan, stimulan, narkotika atau zat terkontrol lainnya". Berbohong pada formulir ini dapat menyebabkan waktu penjara.

Kesepakatan itu muncul karena beberapa anggota parlemen dan kandidat presiden dari Partai Republik menuduh Joe Biden "mempersenjatai" departemen kehakiman melawan lawan politik.

Hunter Biden telah lama menjadi sasaran empuk pengawasan dari kaum konservatif, yang menuduh bahwa urusannya di luar negeri menunjukkan pola korupsi.

Berita tentang kesepakatan pembelaan itu ditanggapi dengan kritik cepat dan keras dari Donald Trump dan kampanyenya, serta anggota Kongres senior dari Partai Republik.

Karoline Leavitt, juru bicara pro-Trump Make America Great Again Inc, menyebut perjanjian itu sebagai "kesepakatan manis" yang memungkinkan departemen kehakiman untuk "menutup mata" terhadap korupsi. Trump, pada bagiannya, menyebut kesepakatan itu sebagai "tiket lalu lintas belaka".

Pemimpin mayoritas DPR Kevin McCarthy mengatakan kepada wartawan di Capitol Hill bahwa kesepakatan itu adalah bukti dari sistem peradilan "dua tingkat" dan bersumpah bahwa kasus tersebut akan "meningkatkan" penyelidikan Partai Republik yang terpisah terhadap Hunter Biden.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement