Mengapa Peta baru China Tuai Kontroversi, dan Haruskah Indonesia Khawatir?
Dalam sebuah laporan mengatakan dengan peta baru China, akan menguasai seluruh Kepulauan Spratly, yang termasuk di dalamnya Kelompok Pulau Kalayaan (KIG).
Lebih dari 400 warga sipil Filipina, termasuk 70 anak-anak, tinggal di Pulau Pag-asa, seperti dilaporkan Inquirer.
Sejumlah surat kabar melaporkan 'Peta Standar China 2023' ini mancakup wilayah-wilayah yang disengketakan termasuk klaim atas Arunachal Pradesh, wilayah Aksai Chin, Taiwan dan Laut China Selatan.
Di kawasan Laut China Selatan, batas negara China juga mencaplok wilayah sengketa maritim di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia dan Vietnam.
"Peta yang baru ini yang saya lihat, yang jadi kontroversial mereka (China) tetap mencantumkan nine-dash-line, bahkan sekarang ada ten-dash-line," kata Arie Afriansyah, Direktur Center for Sustainable Ocean Policy di Universitas Indonesia.
Arie mengatakan, peta teranyar China ini adalah sesuatu yang sudah "mereka lakukan selama ini".
Arie Afriansyah mengambahkan, China masih berpendirian pada basis sejarahnya sendiri dalam menentukan batas wilayah, khususnya di Laut China Selatan menggunakan sembilan garis putus-putus. China juga tidak mau menerima putusan Pengadilan Arbitrase Permanen 2016.
"China tetap tidak mau menggunakan UNCLOS dalam hal ini. Mereka tetap mendasarkan pendirian pada historical background," katanya.
