"APBD DKI Jakarta sangat besar. Jakarta sebenarnya bukan kurang anggaran, tapi tata kelola anggaran. Partispatif. Semua anggaran Dinas dan Suku Dinas harus dibuka secara transparan agar bisa dicek," paparnya.
Semua anggaran disebut Michael harus dibuka, sehingga berapapun yang diusulkan dan dianggarkan, harus ada tanggung jawab dari Gubernur dan DPRD.
"Jika mereka memberikan penjelasan tidak cukup transparan, maka saya akan menolak, sebelum diperbaiki. Penting sekali proses lelang kita buka. Sekarang lelang tertutup. Baru diumumkan sepekan kemudian. Harus dibuka proses lelang, agar semua bisa terlibat. Agar tidak ada cawe-cawe antara Pemprov, DPRD, dan pihak ketiga," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.