PYONGYANG – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan penyatuan dengan Korea Selatan tidak mungkin lagi dilakukan. Dia bahkan menegaskan konstitusi harus diubah untuk menetapkan Korea Selatan sebagai “musuh utama”.
Media pemerintah KCNA melaporkan Kim juga mengatakan tiga organisasi yang menangani reunifikasi akan ditutup.
Dalam pidato yang disampaikan di Majelis Rakyat Tertinggi parlemen Korea Utara, Kim mengatakan bahwa konstitusi harus diamandemen untuk mendidik masyarakat Korea Utara bahwa Korea Selatan adalah “musuh utama dan musuh utama yang tidak berubah-ubah”.
Dia juga mengatakan bahwa jika terjadi perang di semenanjung Korea, konstitusi negara tersebut harus mencerminkan isu pendudukan, merebut kembali, dan memasukkan Korea Selatan ke dalam wilayahnya.
Menurut KCNA, Kim yang menggantikan ayahnya, Kim Jong-il, sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2011, mengatakan Korea Utara tidak menginginkan perang, namun tidak berniat menghindarinya.
Dia mengatakan dia mengambil "sikap baru" mengenai hubungan utara-selatan, termasuk membubarkan semua organisasi yang bertugas melakukan reunifikasi.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan mengatakan pihaknya akan merespons "berkali-kali lebih kuat" terhadap setiap provokasi dari Korea Utara.
Berbicara kepada kabinetnya pada Selasa (16/1/2024), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa jika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan membalas berkali-kali lipat lebih kuat, merujuk pada kemampuan respons militer Korea Selatan yang luar biasa.
Dr John Nilsson-Wright, yang mengepalai Program Jepang dan Korea di Pusat Geopolitik Universitas Cambridge, menggambarkan pernyataan Kim sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengatakan "sangat tidak biasa" bagi seorang pemimpin Korea Utara untuk menyimpang dari kebijakan unifikasi.