Gelombang Akademisi Kritik Jokowi, Wapres: Pemerintah Harus Mengevaluasi
JAKARTA - Gelombang kritik terus berdatangan dari sejumlah sivitas akademika dari universitas-universitas di tanah air kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerukan penyelamatan demokrasi. Pasalnya, diduga ada pelanggaran etika dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai bahwa pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya ya harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” tegasnya dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).
Lebih jauh, Wapres berharap, ini bagian dari dinamika positif yang tidak akan membawa keresahan pada bangsa Indonesia. “Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan sehingga bisa diatasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh,” ungkapnya.
Wapres pun mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.
“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini [adalah] Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” tegasnya.
