Sumber tersebut, seperti pejabat lain yang tidak disebutkan namanya dalam cerita ini, menolak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah sensitif dengan media.
Hamas, yang memerintah Gaza sebelum perang, mengakui bahwa mereka tidak dapat menjadi bagian dari pemerintahan baru wilayah Palestina yang diakui secara internasional ketika pertempuran di wilayah tersebut akhirnya berakhir.
Meskipun demikian, sumber dan pejabat senior Hamas Basim Naim mengatakan mereka ingin Fatah menyetujui pemerintahan teknokratis baru di Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas.
“Kami berbicara tentang kemitraan politik dan persatuan politik untuk merestrukturisasi entitas Palestina,” kata Naim, yang menghadiri putaran perundingan Tiongkok sebelumnya, dalam sebuah wawancara.
“Apakah Hamas berada di dalam pemerintahan atau di luarnya, hal itu bukanlah tuntutan utama gerakan tersebut dan Hamas tidak menganggapnya sebagai syarat untuk melakukan rekonsiliasi,” lanjutnya.
Naim, seperti kebanyakan pemimpin politik Hamas, beroperasi di pengasingan di luar Gaza.
Prospek Hamas untuk bertahan sebagai pemain politik yang berpengaruh merupakan isu pelik bagi negara-negara Barat.
(Susi Susanti)