PON Diwarnai Kontroversi Wasit hingga Masalah Fasilitas, DPR: Kami Kecewa!
"Insiden-insiden seperti ini justru menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah dan penyelenggara lokal masih lemah, serta kurangnya fokus pada standar infrastruktur yang layak,” kata Legislator dari Dapil NTT I ini.
“Jika permasalahan kecil seperti kubangan lumpur saja dianggap sepele, bagaimana dengan masalah-masalah lain yang lebih penting?” tambahnya.
Dengan tegas, Andreas mendesak Pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma dalam cara penyelenggaraan acara nasional. Menurutnya, tidak cukup dengan target hitam di atas putih tapi juga harus terwujud kongkret dalam implementasinya.
“Jelas ini sudah mencederai semangat PON dan menjadi cerminan buruk tentang manajemen acara yang kurang maksimal," tukas Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menekankan perlu adanya kesadaran penyelenggara untuk memastikan semua elemen mulai infrastruktur hingga kenyamanan atlet, adalah bagian dari citra dan reputasi bangsa.
"Jika terus dibiarkan, ini bisa mencederai kebanggaan nasional yang seharusnya terwujud dalam ajang seperti PON," ucapnya.
Andreas menilai penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut harus dijadikan pelajaran untuk Pemerintah dalam melaksanakan sebuah event besar dan reguler. Ia menyatakan diperlukan adanya perbaikan sistem manajemen sehingga carut-marut dalam PON kali ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
"Harus ada evaluasi besar-besaran, bukan hanya untuk infrastruktur besarnya saja, tapi hal-hal mendasar sekecil apapun harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ke depan, kita tidak ingin ada masalah-masalah lagi dalam penyelenggaraan PON,” ungkap Andreas.
“Berbagai kegagalan yang ada di PON kali ini harus jadi pelajaran untuk penyelenggaraan yang akan datang,” tutupnya.
(Qur'anul Hidayat)
