Berantas Korupsi, Prabowo Kirim Pesan Kuat Tak Ada Toleransi
Dalam kasus dugaan megakorupsi senilai Rp271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis, Prabowo memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan tanpa campur tangan politik. Selain itu, Prabowo menambah anggaran operasional KPK sebesar 20% pada APBN 2025 dan mendukung revisi UU KPK untuk mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Data dari Kejaksaan Agung menunjukkan peningkatan 30% dalam penanganan kasus korupsi pada tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo, sementara KPK mencatat peningkatan 40% dalam operasi tangkap tangan dari November 2024 hingga Januari 2025.
"Dukungan terhadap lembaga penegak hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi politik anti-korupsi Prabowo diterjemahkan ke dalam tindakan konkret," ujarnya.
Presiden Prabowo, menurut Ridwan, baik secara personal maupun institusional berhasil membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang sangat berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya dirinya, tetapi juga Kabinet Merah Putih secara keseluruhan terikat dalam sebuah pakta integritas yang menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Selain itu, Prabowo juga menerapkan sistem evaluasi triwulanan yang memasukkan aspek integritas dan transparansi sebagai bagian dari penilaian kinerja. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 68% responden percaya pada keseriusan Prabowo dalam memberantas korupsi, meningkat signifikan dari 52% pada Oktober 2024.
"Penangkapan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi, termasuk dua mantan menteri dan seorang gubernur, semakin memperkuat persepsi publik tentang komitmen anti-korupsi pemerintahan saat ini," pungkasnya.
(Arief Setyadi )
