JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membangun narasi antikorupsi yang kuat sejak masa kampanye hingga awal masa kepemimpinannya. Bahkan, mantan Danjen Kopassus itu menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan komitmen memberantas korupsi dalam berbagai pidato kenegaraannya.
Demikian dikatakan Dosen Komunikasi UIN Bandung Ridwan Sutandi dalam keterangannya, dikutip Minggu (2/3/2025). Ia mencontohkan, Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan di Oktober 2024 yang secara eksplisit menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apapun dalam pemerintahannya.
Menurut Ridwan, narasi yang dilontarkan Prabowo semakin diperkuat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024. Kala itu, Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Dari sudut pandang komunikasi politik, konsistensi narasi ini berperan penting dalam membentuk ekspektasi publik dan membangun legitimasi kebijakan antikorupsi. Dengan secara berulang menyampaikan pesan serupa di berbagai forum, Prabowo berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum," ujarnya.
Upaya yang dilakukan pemerintahan Prabowo telah membentuk persepsi positif masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum terhadap koruptor mampu menjadi simbol politik mengenai komitmen yang kuat dari pemerintahan Prabowo.
Dengan menindak tegas koruptor menjadi sebuah pesan yang jelas terhadap publik dan elite politik bahwa tidak ada toleransi dalam praktik koruptif. Kemudian dipertegas Prabowo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, "saya tidak akan ragu untuk mencopot jabatan siapapun, termasuk menteri, yang terbukti menyalahgunakan anggaran Negara," kata Prabowo.