Berantas Korupsi, Prabowo Kirim Pesan Kuat Tak Ada Toleransi
Ridwan menilai pendekatan komunikasi yang dilontarkan Prabowo dengan tegas membuat efek jera yang signifikan di kalangan birokrasi. Bahkan, dari data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan penurunan sebesar 15% pada indikator potensi korupsi di pemerintahan dalam tiga bulan kepemimpinan Prabowo.
"Ketegasan ini juga tercermin dalam instruksi presiden kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara," katanya.
Prabowo, menurut Ridwan, telah menerapkan pendekatan komunikasi kebijakan yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai kebijakan antikorupsi dikomunikasikan secara jelas melalui berbagai saluran, termasuk pidato resmi, konferensi pers, dan platform media sosial.
Pada Januari 2025, dalam Konferensi Pers Kebijakan Antikorupsi, Prabowo memaparkan secara detail Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, dan reformasi birokrasi.
Gaya komunikasi yang jelas dan mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana berhasil memperluas pemahaman masyarakat tentang kebijakan tersebut. Ditambah, seluruh kementerian dan lembaga agar mempublikasikan laporan anggaran secara berkala kepada publik.
Salah satu hasil positif dari pendekatan ini adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak dua poin menurut survei Transparency International Indonesia pada awal 2025. Komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi juga tercermin dalam dukungannya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.
