"Pokir ini hanya untuk kepentingan individu saja, kepentingan individu saja, untuk kepentingan kelompoknya, mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat luas," jelas dia.
Setyo menilai pola serupa kerap terjadi di Pemerintah Daerah lainnya. Ia pun berharap perbuatan serupa tidak dilakukan oleh legislatif dan eksekutif pada daerah lain.
"Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan menimbulkan efek jera bagi seluruh pihak," tandasnya.
(Awaludin)