Soal Utusan Jokowi, Deddy Sitorus Diminta Buktikan Siapa yang Kirim ke PDIP
JAKARTA – Ketua Umum PASBATA (Pasukan Bawah Tanah), David Febrian meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menunjukkan bukti yang jelas terkait pernyataannya mengenai adanya utusan yang menemui jajaran PDIP. Di mana, utusan itu menginstruksikan agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
David pun meminta Deddy jangan hanya omon-omon dan menggiring opini dan harus mengungkap siapa yang memberi instruksi utusan tersebut. Sebab, pernyataannya itu membentuk opini seolah utusan tersebut dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu. Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak,terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi," kata David dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Deddy harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya jangan hanya dijadikan sebagai alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Tanah Air. Sebab, kata David, jika pernyataan Deddy tidak terbukti hanya memperkeruh situasi politik.
David menegaskan, alih-alih menyebarkan isu negatif, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden RI ke-7 itu. Ia pun berharap Jokowi di masa purna tugasnya bisa menikmatinya dengan tenang dan aman. Lagi pula sejatinya semua presiden itu baik karena memiliki tujuan yang sama untuk membangun bangsa. Ia meminta jangan melulu melihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti jauh dari kata sempurna.
"Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini," katanya.
Saat ini, Indonesia berada di era baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” tegasnya.
