Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Pengamat: Manuver yang Tepat dan Strategis
Menurut Haidar Alwi, penunjukan Herry Muryanto sebagai kepala Satgassus dan Novel Baswedan sebagai wakil adalah sinyal bahwa satgas ini dibentuk dengan serius, bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai instrumen perbaikan sistemik.
Ia menegaskan, Satgassus ini bukan untuk menyaingi lembaga lain, tapi untuk mengisi kekosongan yang selama ini hanya diperdebatkan tanpa tindakan. Selama tetap akuntabel, tidak ada alasan publik untuk meragukannya.
Namun, ia juga memberikan catatan, keberanian membentuk struktur harus dibarengi dengan disiplin moral dan kesediaan untuk dievaluasi publik. Satgassus harus membuka diri terhadap audit, laporan periodik, dan kontrol masyarakat sipil agar tidak menjelma menjadi kekuasaan tak tersentuh.
Haidar pun menyoroti akar masalah kenapa Satgassus ini sangat relevan. Salah satu contoh yang diangkat adalah temuan Satgassus di sektor perikanan, terutama di Pelabuhan Benoa dan Mayangan. Di lokasi-lokasi ini ditemukan ratusan kapal yang tidak memiliki izin atau melakukan praktik ukur ulang kapal di bawah 30 GT untuk menghindari pungutan PNBP.
“Dari data yang saya telaah, potensi kehilangan penerimaan negara dari praktik manipulasi izin kapal dan penghindaran PNBP bisa mencapai lebih dari Rp3,2 triliun per tahun, hanya dari sektor perikanan skala menengah dan besar. Angka ini belum mencakup sektor tambang, kehutanan, dan logistik, yang juga sarat praktik penghindaran pajak dan permainan administratif," bebernya.
