Tidak adanya posko resmi memperburuk situasi. Warga menyebar di tepi jalan, di bawah tenda darurat atau terpal seadanya. Mereka mendesak pemerintah segera hadir, tidak hanya meninjau sesaat, tetapi juga memberi kepastian solusi jangka panjang.
“Kalau memang sungainya sudah dinormalisasi, kenapa masih begini? Jangan tunggu kami tenggelam dulu baru datang,” tegas Rohimah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengenai jumlah korban terdampak, kerugian material, maupun langkah penanganan lanjutan yang direncanakan.
Fenomena banjir berulang di wilayah Bekasi menunjukkan kebutuhan mendesak akan evaluasi serius atas program pengendalian banjir. Di tengah krisis iklim dan urbanisasi yang terus berkembang, warga menuntut pemerintah tak lagi menunda langkah konkret demi keselamatan bersama.
(Arief Setyadi )