Megawati: PDIP Akan Jadi Partai Penyeimbang Pemerintah!
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak menjadi oposisi. PDI Perjuangan tak ambil posisi sebagai partai koalisi pemerintahan.
Demikian diungkapkan Megawati saat berpidato di acara penutupan Kongres ke-VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
“Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujar Megawati.
PDI Perjuangan kata Mega merupakan partai ideologis dan berpihak pada rakyat. Ia berkata, PDIP akan menjadi penyeimbang Pemerintah.
"Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.
Megawati menegaskan, bahwa PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat.
Namun, ia memastikan partainta akan bersikap tegas dan mengkritik jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial yang dilakukan pemerintah.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,"ujar Megawati.
"Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” sambungnya.
Menurutnya, keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, melainkan soal konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan Bung Karno.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
Dia menegaskan, demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan dengan perebutan kekuasaan antar elit politik. Menurut Megawati, demokrasi sejati harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tandasnya.
(Fahmi Firdaus )
