Komisi IV DPR Sebut 12% Gaji Warga di Kota Besar Habis Buat Biaya Angkot
Iwan juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan transportasi lintas kawasan. Termasuk pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN sektor transportasi.
“Subsidi transportasi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada tarif utama seperti kereta atau BRT (Bus Rapid Transit), tetapi juga mencakup biaya akses ke dan dari moda tersebut agar ekosistem transportasi menjadi lebih inklusif,” tambah Iwan.
Lebih lanjut, pimpinan Komisi Perhubungan DPR ini memastikan Komisi V akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah dalam sektor tersebut. Menurut Iwan, hal itu perlu dilakukan agar reformasi transportasi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik.
"Kami ingin memastikan transformasi juga terjadi dalam aspek layanan, dengan berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat," jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II tersebut.
“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.
