KPK Singgung Efek Jera, Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Pejabat Korup!
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya efek jera, dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penanganan kasus korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan Istana yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti kepada eks Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel.
“Kita penting melihat kembali esensi penegakan hukum yang memberikan efek jera para pelakunya, dan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata Budi, Minggu (24/8/2025).
“Penegakan hukum yang serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi,” sambungnya.
Budi menambahkan, penindakan saja tidak cukup dalam memerangi korupsi; pencegahan juga harus dilakukan.
“Tentunya kita berharap tidak berhenti pada proses penegakan hukum saja. Fakta-fakta masih terbukanya celah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik, khususnya sektor ketenagakerjaan, harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan soal permintaan amnesti yang diajukan eks Wamenaker Noel kepada Presiden Prabowo.
“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum,” ujar Hasan.
Hasan menambahkan, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo selalu menekankan kepada seluruh kabinet dan pejabat negara agar bekerja sepenuh hati untuk rakyat serta menjauhi praktik korupsi.
“Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius,” kata dia.
(Awaludin)
