"Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya; ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali dan kota-kota lain juga sudah ada Perda pembatasan iklan rokok," sambungnya.
Ia menilai usulan dari Nasim Khan tidak selaras dengan arah kebijakan pemerintah, terutama dalam hal kawasan tanpa rokok. "Jadi, ya sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Sudah ada SE (surat edaran), sudah ada Undang-Undangnya, sudah ada PP-nya (peraturan pemerintah) yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok," ungkapnya.
Meski demikian, Gibran menegaskan setiap aspirasi yang masuk tetap akan ditampung pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pengambilan kebijakan.
"Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung. Evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi perbaikan pelayanan kami ke depan," ucapnya.
"Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya, dan nanti silakan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke para penumpang: apakah setuju dengan usulan para anggota dewan tadi, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih prioritas," jelasnya.
(Arief Setyadi )