Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Haji Dina Masyusin, memaparkan sederet agenda legislasi pro rakyat yang menjadi prioritas dewan saat ini. Hal itu dipaparkan dalam Perindo Leadership Course (PLC) yang digelar di ruang rapat DPRD DKI Jakarta pada Selasa (2/12/2025).
1. Agenda Pro Rakyat
Kebijakan yang dibahas mulai dari perbaikan kebijakan pendidikan hingga penguatan posko perlindungan perempuan dan anak. Haji Dina menegaskan, arah kebijakan yang tengah digarap DPRD DKI Jakarta sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu agenda yang sedang berjalan adalah Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan yang saat ini mengkaji ulang sejumlah peraturan daerah agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan.
“Kita sedang mengkaji Perda yang berdampak pada masyarakat. Di Dinas Pendidikan sedang berjalan Pansus Pendidikan untuk melihat apa saja regulasi yang harus disesuaikan dengan kondisi hari ini,” ucapnya.
Beberapa kebijakan pro rakyat yang dievaluasi tersebut mencakup perlindungan murid, perlindungan guru, hingga pemerataan bantuan sosial. Dalam sesi diskusi bersama para peserta PLC, Haji Dina juga menyinggung solusi dalam mengurangi pengangguran di Dapil.
Ia menjelaskan pentingnya mental kemandirian pada anak muda. Bukan bergantung pada proposal bantuan setiap kali ingin berkegiatan, melainkan menawarkan pelatihan berbasis keterampilan.
“Kumpulkan 30 orang, saya datangkan ahlinya. Ada pelatihan menjahit, memasak cilok, dan lainnya. Dari situ mereka bisa berdikari, punya kas, dan hilang mental proposal itu,” ujarnya.
Haji Dani memberi contoh dalam mendampingi UMKM di dapilnya, seperti membantu para pengerajin memproduksi keripik pisang lalu membantu menjualkannya ke warung-warung lokal. Menurutnya, pendekatan ini terbukti dapat mengurangi angka pengangguran secara langsung.
Selain itu, ia jmenyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta. Untuk menekan angka tersebut, menurutnya, pemerintah bekerja sama dengan Dinas PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk) dan membentuk posko aduan di setiap kelurahan.
“Posko-posko ini bukan hanya tempat menerima laporan, tetapi juga tempat edukasi. Masyarakat yang belum punya masalah pun diberi edukasi agar tidak terjadi kekerasan,” tuturnya.
Untuk itu, Haji Dina berharap seluruh legislator Partai Perindo bisa berkomitmen mendorong kebijakan yang sesuai dengan tagline partai yaitu kesejahteraan masyarakat. Ia berharap masyarakat bisa benar-benar merasakan kebijakan pro rakyat yang didorong oleh kader Partai Perindo.
“Kami terus mendorong ekonomi kreatif dan kebijakan pro masyarakat agar benar-benar terasa manfaatnya,” ujarnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
