Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
Urai Penghambat Kebijakan
Manik menekankan adanya persoalan struktural yang menghambat efektivitas kebijakan, termasuk regulasi turunan yang tidak kunjung rampung, lemahnya implementasi kebijakan, hingga tumpang tindih kewenangan di antara lembaga seperti BNPB, BPBD, dan Kementerian Sosial. Menurutnya, banyak pemerintah daerah tidak memiliki SOP yang memadai untuk menghadapi bencana, dan minimnya latihan serta simulasi rutin menambah kerentanan masyarakat.
“Masalah logistik bencana juga tidak boleh lagi dianggap persoalan teknis semata. Banyak daerah masih menghadapi stok terbatas, distribusi lambat, dan koordinasi yang kurang efektif,” kata Manik.
“Ketika waktu respons menentukan keselamatan warga, kegagalan seperti ini menunjukkan perlunya kepemimpinan nasional yang lebih solid, lebih disiplin, dan lebih berorientasi pada hasil,” ucapnya.
Ia menegaskan, ruang reformasi yang selama ini tertunda harus segera dieksekusi, mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Manik juga menegaskan, kepemimpinan BNPB perlu diperkuat, termasuk di antaranya dalam skema komunikasi hingga tata kelola bantuan yang efektif.
Dalam konteks yang lebih luas, Perindo menekankan pentingnya “tobat ekologis” sebagaimana disampaikan Paus Fransiskus dalam Laudato Si, sebagai dorongan moral dan politik untuk mengubah relasi manusia dengan lingkungan.
Bagi Perindo, seruan tersebut merupakan landasan etis yang penting untuk memperkuat agenda kebijakan iklim di tingkat nasional. Sesuai dengan nilai kami untuk terus menjadi energi baru Indonesia yang membawa kesegaran sikap politik dan kebijakan.
