NU di Tengah Badai Pemakzulan Gus Yahya

Ulama sebagai Pemegang Legitimasi

NU telah berdiri sejak 1926. Otoritas keilmuan para Ulama di lingkungan NU sangat dijunjung tinggi bahkan menjadi fondasi utama di setiap pergerakan organisasi NU.

Dalam tradisi berbasis pesantren, ulama menjadi referensi utama, khususnya dalam setiap pengambilan keputusan. Tak heran jika tradisi tersebut terus hidup dan dijaga hingga saat ini, khususnya saat terjadi konflik pemakzulan terhadap ketua umum.

Karena itu, tak heran dalam isu pemakzulan ini, meski NU telah memiliki AD/ ART sendiri dengan pergantian ketua umum diputuskan melalui muktamar, tapi peran sentral ulama atau kiayi tak bisa dilepaskan begitu saja dalam setiap pengambilan keputusan.

Citra Lembaga vs Personal

Jika melihat dinamika yang berlangsung terkait isu pemakzulan ini, yang menjadi sorotan justru bukan saja soal pertikaian dan rangkaian isu yang menyertainya. Tapi, juga sikap PBNU dalam merespons isu negatif yang terus berkembang dan justru berhembus dari sosok-sosok di internal.

Dalam teori Manajemen Reputasi Organisasi, PBNU seharusnya melihat citra institusi sebagai sesuatu yang lebih penting dibela ketimbang membela figur personal.

Beberapa poin yang menjadi catatan kritis bagi PBNU dalam merespons isu yang berkembang usai drama perpecahan dan pemakzulan ini, antara lain:

1. NU terlalu lama mengambil alih narasi utama yang sudah berkembang masif.

Ketika isu pemakzulan muncul, narasi yang berkembang dari NU justru terkait sosok Gus Yahya yang tidak menerima keputusan rapat Syuriah soal pemecatan dirinya. PBNU secara lembaga justru luput memberikan penjelasan kepada publik secara lengkap dan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga framming yang dibuat oleh kubu Syuriah terkait sosok

Gus Yahya justru semakin menguat di mata publik. Tentunya ini menjadi sebuah kekeliruan komunikasi, karena PBNU seolah membiarkan pihak lain mendefinisikan persoalan.