Selain itu, terdapat 763 pos pelayanan yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi para pengendara. Lokasinya berada di wilayah-wilayah arteri, khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.
“Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan rekayasa yang dibutuhkan apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan pengaturan, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tutur Sigit.
Sigit juga meminta seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG selama masa Nataru berlangsung, terutama saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.
“Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan, serta bila perlu memberikan larangan apabila di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” kata Sigit.
Rapat lintas sektoral ini juga membahas kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas.
(Arief Setyadi )