Soal Bencana Sumatera, DIR: Mulanya Krisis Kemanusiaan, Jangan Sampai Menjadi Krisis Legitimasi
DIR mencatat, total media coverage dengan topik “Banjir Sumatera dan Aceh” mencapai 30.489 pemberitaan yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional. Media Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com menjadi media teratas yang paling banyak memberitakan topik ini, disusul berbagai media lain dengan tone positif, netral, maupun negatif selama masa pemantauan 25 November hingga 24 Desember 2025.
Sementara itu, di ranah media sosial tercatat lebih dari 55.600 unggahan dari 28.100 netizen, yang menghasilkan volume percakapan (total talk) mencapai lebih dari dua juta interaksi. Hal ini merefleksikan bahwa satu isu bencana mampu memicu diskusi berkelanjutan secara organik dan memiliki resonansi emosional yang kuat.
“Interaksi tertinggi terjadi di platform Instagram dan TikTok. Di TikTok, interaksi mencapai 939.289, sedangkan di Instagram mencapai 909.837. Data ini menunjukkan bahwa percakapan terkait bencana sangat viral di kedua platform tersebut,” tambah Neni.
Menurut kajian Deep Intelligence Research (DIR), terdapat tiga klaster utama yang mendominasi percakapan publik. Pertama, klaster kemanusiaan yang berfokus pada kondisi korban dan kronologi bencana. Kedua, klaster gugatan sistemik, yakni munculnya pendapat publik yang menyebut bencana disebabkan oleh eksploitasi hutan dan pertambangan.
Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi banjir. Ketiga, klaster eskalasi politik yang memperlihatkan kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah atas keterlambatan penanganan bencana, yang mulai dipersepsikan sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi publik. Klaster ini juga menunjukkan kritik terhadap kurangnya kepekaan negara saat krisis bencana ekologi terjadi.
“Hal yang patut menjadi perhatian adalah munculnya narasi disintegrasi, seperti kata kunci ‘merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas anggapan abainya pemerintah pusat. Ini menandakan bahwa bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tambah Neni.
