Dua Dekade Perjanjian Helsinki, Perdamaian Aceh Harus Tetap Dijaga
JAKARTA – Konflik panjang di Aceh yang banyak menelan korban jiwa berakhir lewat perjanjian damai di Helsinki, Finlandia 20 tahun silam. Diketahui, saat ini Aceh sedang dalam pemulihan usai banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan ratusan orang jadi korban.
“Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang benar. Senjata telah lama terdiam, kehidupan sosial perlahan pulih, dan pembangunan berjalan lebih terbuka,” ujar anggota DPR RI, Azis Subekti, Senin (29/12/2025).
Namun kata dia, peringatan dua dekade perdamaian ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan nostalgia sejarah.
“Perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara. Ia adalah aset nasional yang nilainya jauh melampaui stabilitas keamanan,”ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, keadilan dan kesejahteraan saat ini dirasakan langsung oleh rakyat Aceh.
Azis juga menyinggung soal insiden pengibaran bendera bulan bintang atau bendera GAM yang kemudian ditertibkan aparat TNI di Lhokseumawe, Aceh, beberapa waktu lalu.
“Menjaga perdamaian Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Negara perlu hadir melalui pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan,”ungkap Azis.
Dalam konteks ini kata Azis, pemerintah memiliki momentum penting untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah.
“Menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki yang tertunda bukan hanya soal Aceh, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam memenuhi janji kepada warganya,” ujarnya.
“Menjaga perdamaian Aceh berarti merawat martabat manusia di dalamnya dan itulah ukuran sejati dari negara yang hadir dan bertanggung jawab,” tutup Azis.
(Fahmi Firdaus )
