Ia berharap data kerusakan yang telah dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti di meja rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan strategis yang konkret. Pemerintah juga diminta memastikan kecukupan anggaran agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan setengah-setengah atau terkatung-katung.
Selain itu, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban tersebut menekankan pentingnya pendataan berkelanjutan terhadap korban bencana. Mengingat luasnya wilayah terdampak, hambatan dalam proses pendataan di lapangan dinilai masih sangat mungkin terjadi.
Mengacu pada data pemerintah, bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu mengakibatkan kerusakan 208.693 unit rumah di Aceh, 24.294 unit di Sumatera Utara, serta 5.796 unit di Sumatera Barat.
“Pendataan tidak cukup dilakukan sekali. Manfaatkan teknologi untuk pemetaan sekaligus mendukung proses rehabilitasi, agar warga bisa kembali hidup lebih aman dan dana yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran,” kata Abidin.