“Dari sisi manajemen, misalnya penggunaan teknologi, tata kelola yang lebih sederhana, efektivitas kerja penyelenggara itu bisa dibenahi, memfungsikan sistem rekapitulasi elektronik juga bisa mengurangi biaya,” sambungnya.
Ia menilai solusi mengganti Pilkada lewat DPRD ini justru lebih condong menguntungkan segelintir elite politik. Sebab, akan membuka ruang bagi partai penguasa untuk menentukan kepala daerah yang mereka sukai.
“Judulnya memang pemilihan oleh DPRD. Faktanya bukan pemilihan oleh anggota DPRD, tetapi pemilihan yang sudah diskenariokan dan sudah ditentukan oleh elite-elite pusat,” katanya.
(Arief Setyadi )