DPR Desak Investigasi Penyebab Longsor di Bandung Barat
“Kalau kawasan lindung atau hutan penyangga dialihfungsikan tanpa kendali, maka longsor tinggal menunggu waktu. Ini bukan sekadar musibah, tapi peringatan keras soal tata kelola lingkungan,” ungkap Rajiv.
Di samping itu, Rajiv sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan DPR RI menambahkan, Panja DPR RI juga akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab bencana alam, baik banjir maupun longsor, di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Kata dia, Panja Alih Fungsi Lahan DPR RI ini dibentuk untuk mendalami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait alih fungsi lahan di wilayah yang rawan bencana alam.
“Kami Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI akan mengevaluasi seluruh perizinan penyebab banjir, longsor, serta bencana lainnya untuk mendalami apakah ada penyalahgunaan alih fungsi lahan atau tidak,” ujar Rajiv.
Rajiv juga menyampaikan duka cita mendalam atas bencana longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu. Berdasarkan data sementara BNPB Jawa Barat, sebanyak 17 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 80 warga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
