Kubu Kerry Riza Serahkan Memori Banding atas Vonis 15 Tahun Penjara

Berdasarkan fakta persidangan yang dianalisa tim penasihat hukum, keterangan saksi justru memperlihatkan keberadaan OTM sangat dibutuhkan, baik sebelum kontrak ditandatangani maupun dalam kondisi saat ini.

“Pertanyaannya, dari mana logikanya Majelis Hakim pertimbangkan itu tidak dibutuhkan? Tidak dibutuhkan oleh siapa? Pemerintah butuh, Pertamina butuh, dan semua saksi tidak ada yang menyatakan tidak dibutuhkan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau tidak dibutuhkan, sudahlah tidak usah juga pemerintah bangun lagi yang baru," ucap Hamdan.

Hamdan menekankan fakta menunjukkan kebutuhan nyata dari pemerintah dan Pertamina terhadap tangki BBM. Selain terkait kebutuhan OTM, Hamdan juga menekankan bahwa penunjukan langsung atas pengadaan sewa terminal OTM telah melalui proses pengawasan resmi dari lembaga negara seperti BPKP, BPK, dan KPK, dan semuanya menyatakan tidak ada pelanggaran.

"Saya ingin menegaskan seluruh saksi menyatakan penunjukan langsung itu sah, tidak ada masalah. Ini dikonfirmasi oleh review yang dilakukan oleh BPKP yang menyatakan bahwa penunjukan langsung dan proses penyewaan tangki BBM milik OTM adalah benar, tidak ada yang salah," ungkap Hamdan.

"Ini pemeriksaan oleh BPKP, kemudian juga review oleh BPK dan juga KPK. Lalu dari mana majelis mempertimbangkan bahwa penunjukan langsung dengan OTM itu salah dan melanggar hukum? Ini saya bilang pertimbangan gaib semua. Karena gaib jadi sesat," imbuhnya.

Hamdan juga menyoroti perihal putusan Majelis Hakim sehubungan dengan pengadaan kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara yang dimiliki oleh Kerry Riza yang disewakan kepada PT Pertamina International Shipping. 

“Dipersalahkan karena ada pengaturan bendera, bendera kapal, dalam hal penyewaan kapal agar tidak bisa kapal asing. Kok suka benar sama kapal asing? Padahal lebih mahal," kata Hamdan.