GAPASDAP menilai persoalan utama bukan pada kapasitas, melainkan pada kebijakan distribusi arus kendaraan yang tidak proporsional.
“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak seimbang,” ujar Khoiri.
Untuk itu, GAPASDAP mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan SKB, termasuk memberikan fleksibilitas kepada otoritas pelabuhan dalam mengatur arus kendaraan secara real-time.
Selain itu, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Merak sebagai backbone nasional serta perlunya distribusi arus kendaraan yang lebih merata guna mengurai kepadatan di pelabuhan penunjang.
GAPASDAP berharap kebijakan ke depan dapat lebih adaptif sehingga sistem penyeberangan nasional berjalan optimal, kemacetan dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh layanan yang aman, nyaman, serta efisien.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.