Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menyebut pemerintah saat ini masih fokus pada langkah mitigasi dan adaptasi.
“Salah satu tugas Dewan Energi Nasional adalah memberikan rekomendasi penanggulangan krisis energi kepada Presiden. Saat ini cadangan masih aman, sehingga langkahnya masih mitigasi,” ujarnya.
Namun, dari sisi legislatif, anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mengingatkan tekanan fiskal tidak bisa dihindari.
“Asumsi APBN 70 dolar per barel, sementara realisasi jauh di atas itu. Belum naiknya harga BBM hanya menggeser beban ke fiskal,” katanya.
Dari perspektif pertahanan, Priyanto menilai Indonesia tidak hanya sebagai price taker, tetapi juga risk taker karena bergantung pada impor energi.
“Gangguan distribusi energi bukan hanya berdampak ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Pujo Widodo yang menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan jalur pasok global.