Perindo Tekankan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat Parigi Moutong
PARIGI MOUTONG - APBD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan.
Pesan itu disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan anggota DPRD Parimo, Yolanda Mambu, dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa 21 Juli 2026.
"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan mengenai angka realisasi, tetapi sebuah cerminan dari hasil sebuah kebijakan pemerintah," ujar Yolanda saat membacakan pandangan akhir Fraksi Perindo.
Fraksi Perindo pada dasarnya mengapresiasi komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam jawaban Bupati atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Parimo, terutama terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, efektivitas belanja daerah hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, berbagai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, efektivitas belanja daerah dinilai perlu terus ditingkatkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal.
"Efektivitas belanja daerah harus ditingkatkan agar setiap program menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," kata legislator yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong ini.
Tak hanya efektivitas belanja, Fraksi Perindo juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), percepatan penyelesaian kegiatan fisik, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penurunan angka stunting, penguatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang ekonomi daerah.
Menurut Fraksi Perindo, seluruh aspek tersebut harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan daerah agar pelaksanaan APBD tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ukuran keberhasilan pembangunan, lanjut Yolanda, harus terlihat dari perubahan yang dekat dengan kehidupan warga. Mulai dari tersedianya infrastruktur jalan yang baik, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, hingga meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku UMKM.
Pembangunan juga tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Sinergi antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat yang luas.
"Fraksi Perindo akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan semuanya berjalan sesuai aturan serta berpihak kepada rakyat," tegas Yolanda.
Sebagai partai yang memperoleh amanah dari masyarakat, Fraksi Perindo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari tingginya realisasi anggaran. Ukuran yang sesungguhnya adalah hadirnya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
"Fraksi Perindo berharap setiap rupiah yang dikelola dalam APBD adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan harapan bagi masyarakat," pungkasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
