"Ukuran keberhasilan multilateralisme bukan hanya perang yang berhasil kita akhiri, tetapi juga perang yang tidak pernah terjadi karena berhasil kita cegah," ujar Wamenlu Tata.
Open Debate DK PBB ini diselenggarakan Republik Demokratik Kongo sebagai Presiden DK PBB pada Juli 2026. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Resolusi DK PBB 2788 (2025) yang menggarisbawahi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik.
Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner dan menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebagai briefer, serta diikuti lebih dari 80 negara anggota PBB.
Selain Open Debate DK PBB terkait penyelesaian sengketa secara damai, Wamenlu Arrmanatha Nasir juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Open Debate dalam Presidensi RDK yang mengangkat isu tata kelola sumber daya alam dalam upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran global.
Partisipasi aktif Indonesia dalam DK PBB kali ini kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, serta memastikan bahwa pencegahan konflik sejak dini dan secara damai menjadi prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.