Faktor yang dinilai paling memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian global sebesar 57,5 persen, penurunan pendapatan 20,8 persen, serta kenaikan harga-harga sebesar 20,3 persen. Kondisi ekonomi tersebut turut berdampak pada stabilitas keuangan keluarga. Sebanyak 48,3 persen responden menyebut kondisi ekonomi keluarganya tidak menentu, 30,1 persen masih merasa aman karena memiliki tabungan sebagai jaring pengaman, 14,3 persen menilai kondisi ekonominya bergejolak, dan 5,2 persen menyatakan sudah kritis.
Survei juga mencatat tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, dengan 63,8 persen responden berada dalam kondisi sangat rentan, 30,1 persen merasa aman karena memiliki tabungan, dan 6,1 persen tidak memberikan jawaban.
Kerentanan tersebut juga terlihat dari persoalan pekerjaan. Sebanyak 57,4 persen responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan, 27,7 persen menilai masih tersedia pekerjaan, 12,8 persen mengatakan pekerjaan terkadang tersedia, sementara 5,2 persen menilai kondisinya sudah kritis dan 2,4 persen tidak menjawab.
Beban ekonomi terbesar yang dirasakan masyarakat adalah mahalnya harga bahan pokok dengan angka 57,8 persen, disusul ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 21,9 persen dan tidak adanya tabungan atau dana darurat sebesar 18,3 persen, sedangkan 2 persen tidak memberikan jawaban.
Meski menghadapi tekanan ekonomi, keyakinan masyarakat terhadap prospek perekonomian masih berada di zona optimistis. Sebanyak 74,8 persen responden percaya kondisi ekonomi akan membaik. Namun, terdapat sinyal kehati-hatian karena 21,6 persen memperkirakan kondisi ekonomi ke depan kembali melemah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki optimisme terhadap perbaikan ekonomi makro, tetapi pada saat bersamaan menghadapi tekanan langsung dalam kehidupan rumah tangga.
“Meskipun di beberapa hal dalam hasil survey ini menggambarkan persepsi positif dari publik, namun factor Factor kondisi terkini dan trend keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo Gibran,” kata Departemen Head Litbang FSP BUMN Bersatu Tri Widodo Sektianto dalam keterangannya, dikutip Senin (10/8/2026).