Gus Kikin, Qanun Asasi dan Tantangan NU ke Depan
Ketiga, masalah otoritas dan basis jamaah. NU dikenal memiliki jumlah jamaah atau anggota yang masif. Ekosistem sosialnya pun mencakup jangkauan yang sangat luas, mulai dari pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim, badan otonom, kiai, santri, alumni, dan jamaah, baik yang masuk PBNU maupun tidak. PBNU sebagai lembaga formal memiliki tugas untuk mendefinisikan ulang hubungannya dengan ekosistem sosialnya. Sebagai contoh, salah satu basis massa NU adalah pesantren. Pesantren selama ini sering kali diposisikan hanya sebagai tempat untuk memperoleh dukungan ketika ada agenda organisasi.
Satu hal yang sering kali dilupakan adalah bahwa pesantren merupakan salah satu sumber produksi otoritas NU. Kiai-kiai sepuh di pesantren seperti KH Nurul Huda Djazuli, KH Afifudin Muhajir, KH Anwar Mansur dan yang lain-lain harus menjadi salah satu sumber otoritas NU. Kita sering kali lupa bahwa dalam perjalanan panjangnya, NU menyediakan contoh-contoh bagaimana kiai-kiainya menjadi rujukan dalam memecahkan persoalan bangsa atau masyarakat. Kita tentu tidak lupa ketika Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan atau ketika KH. Idham Cholid menentang keras ide Negara Indonesia Serikat. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa sumber otoritas NU selalu muncul dari otoritas struktural yang menggandeng otoritas keilmuan (kiai dan pesantren) dan otoritas sosial.
Dalam konteks sekarang, otoritas sosial dapat muncul ketika PBNU mendefinisikan ulang hubungannya dengan jamaah. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan jamaah sebagai sumber agenda atau kebijakan.
Persoalan-persoalan nyata yang ada di jamaah atau di masyarakat bisa diangkat, dicari solusinya dengan tetap berpihak pada rakyat.
Salah satu contoh yang baik adalah ketika Fatayat NU pada 2017 berpihak pada petani Kendeng dalam persoalan pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Di sini legitimasi sosial muncul karena NU hadir dalam persoalan masyarakat.
Arus balik perumusan kebijakan organisasi juga berkaitan erat dengan bagaimana menjaga agar sumber rujukan keagamaan jamaah atau warga NU tidak menjauhi ekosistem NU.
Media-media digital NU yang ada sekarang bisa terus dikembangkan dengan tidak lupa menempatkan aspirasi dari jamaah sebagai salah satu sumber kontennya dan kajian dari kiai atau pesantren atau talenta-talenta terbaik NU sebagai sumber rujukannya.
Hal ini untuk mengantisipasi keinginan untuk membuat ruang digital keagamaan yang khas NU tetapi jauh dari kebutuhan masyarakat yang ada dan tidak melibatkan talenta-talenta terbaik NU.
Sesuai dengan mukadimah Qanun Asasi, salah satu tugas NU adalah menghimpun para kiai dan jamaah dalam satu organisasi atau jam’iyyah. Dalam konteks sekarang, penghimpunan talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh NU ini dapat dilakukan melalui mekanisme arus balik dan dengan media digital yang telah dibuat.
Akhirnya, usaha Gus Kikin dan tim dalam pencarian naskah Qanun Asasi, penerjemahan dan revitalisasi nilai-nilai Qanun Asasi untuk kehidupan bermasyarakat memberikan secercah harapan akan masa depan NU yang lebih baik. Masa depan NU yang tidak lagi keluar dari rel pedoman yang telah diatur dalam Qanun Asasi.
Masa depan NU yang memiliki kewibawaan untuk memberikan masukan kepada negara dan di sisi lain cukup mandiri untuk mengatakan tidak ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan masyarakat.
Wa Allahu a’lam bisshowab.
(Taufik Fajar)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
