Cegah Korupsi, Kortas Tipikor Polri 'Pelototi' Kopdes Merah Putih, MBG hingga Sekolah Rakyat
Kortas Tipikor mendapati sejumlah persoalan dalam tata kelola program KDMP. Salah satunya terkait belum beraninya pemerintah daerah terlibat aktif karena belum adanya regulasi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah.
"Dari hasil monitoring kami, daerah sepertinya bukan enggan ya, tapi lebih ke arah belum berani atau belum bisa untuk ikut berpartisipasi atau bekerja sama melaksanakan kegiatan program ini," ucap Affandi.
"Ternyata di situ ada permasalahan kewenangan. Seharusnya ada pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Ini kemarin sudah kita sampaikan, dan alhamdulillah yang kami ketahui sudah mulai disusun rencana Perpres yang mengatur pelimpahan kewenangan urusan pusat menjadi urusan pemerintah daerah," tambahnya.
Lebih lanjut, Affandi juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Koperasi Merah Putih, termasuk polemik pengadaan kendaraan operasional.
"Transparansi pengadaan sepertinya sangat minim. Sehingga kejadian seperti yang kemarin heboh itu, masalah mobil pick up. Nah, ini menjadi fokus kita juga agar akuntabilitas proses pengadaan bisa ditingkatkan," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri Kombes Hardi Dinata memaparkan titik rawan kebocoran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya melakukan mitigasi menggunakan metode *corruption risk assessment* (CRA) dengan menguji aspek kepatuhan, pelaksanaan, administrasi, dan potensi korupsi.
