DPR Soroti Penyegelan 1.048 Ton Udang Impor di Jatim
Johan menilai penegakan hukum tidak semestinya mengabaikan keberlangsungan industri pengolahan maupun kepentingan ekonomi masyarakat.
Dia berharap pengawasan terhadap komoditas udang tetap mampu melindungi pembudidaya dalam negeri tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, dan perekonomian daerah.
"Kepentingan utama kita adalah menjaga industri pengolahan tetap berjalan sekaligus memastikan pembudidaya udang dalam negeri mendapatkan pasar dan harga yang sehat. Jadi penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama," tegasnya.
Perlu diketahui, KKP melalui Ditjen PSDKP mengamankan total 1.048 ton udang impor di sejumlah wilayah Jawa Timur pada Selasa (22/9/2026).
KKP menyatakan masih melakukan pendalaman terkait temuan tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi ketidakpatuhan perpajakan, KKP akan berkoordinasi dengan DJP.
Sebelumnya, dua perusahaan di Pasuruan, PT Baramuda Bahari dan PT Megamarine Pride, mempersoalkan penyegelan yang dilakukan KKP. Corporate lawyer kedua perusahaan, Pieter C. Zulkifli, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan KKP melakukan pengawasan.
Tetapi sebaliknya, adanya penyegelan tidak berarti KKP bebas memyegel tanpa dasar fakta, prosedure, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena legalitas penyegelan tidak cukup di nilai hanya dari ada atau tidaknya kewenangan KKP.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
