Pemerintahan Prabowo-Gibran Dikritik Celios, Ini Respons Gerindra!
JAKARTA - Partai Gerindra merespons rapor dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios). Gerindra menilai laporan tersebut memuat tuduhan tanpa bukti dan menggunakan penilaian subjektif untuk mendiskreditkan pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso menegaskan, demokrasi tetap berjalan terbuka di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menilai tudingan pembatasan kebebasan sipil dalam laporan Celios mengabaikan fakta bahwa kritik terhadap pemerintah masih dapat disampaikan secara terbuka.
"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita," ujar Sugiat, Selasa (13/10/2026).
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu juga menilai, hasil survei dan rapor yang disusun kelompok yang disebut sebagai "Kabinet Bayangan" tidak seharusnya menjadi tolok ukur utama untuk menilai kinerja pemerintahan. Menurutnya, penilaian tersebut mengalihkan perhatian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Sugiat turut membantah klaim dalam laporan Celios yang menyebut 75 persen responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dia menilai angka tersebut berlebihan dan berpotensi mendramatisasi proses transisi ekonomi.
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
Dia juga membela keputusan Prabowo melakukan evaluasi dan pergeseran posisi menteri. Menurut Sugiat, perubahan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ujarnya.
Di sektor pertahanan, Sugiat menilai kritik terhadap kebijakan dan pelibatan strategis Prabowo menunjukkan ketidakpahaman mengenai pentingnya membangun kekuatan pertahanan nasional. Dia menyebut kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi fondasi agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain.
Sugiat juga menolak rekomendasi Celios untuk mengganti indikator ekonomi konvensional dengan indeks kebahagiaan (happiness index) dan planetary boundary. Menurutnya, indikator pembangunan harus tetap memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
"Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," katanya.
Terkait usulan pajak kekayaan sebesar 1–2 persen bagi orang superkaya yang diklaim dapat menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun, Sugiat memperingatkan kebijakan tersebut berisiko memicu pelarian modal dan menekan investasi domestik.
"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," ucapnya.
Gerindra juga membela program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang disorot Celios terkait pemotongan Dana Desa. Sugiat menilai penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan bagian penting untuk mendorong kemandirian finansial masyarakat desa.
Dia turut membantah kritik terhadap penegakan hukum pemerintah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, upaya penegakan hukum tidak semestinya langsung dianggap bermuatan politis.
Di sisi lingkungan, Sugiat menanggapi laporan Celios yang menyebut 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif, dengan klaim kerugian mencapai Rp123,1 triliun.
Dia menilai penilaian tersebut mengabaikan upaya penanganan di lapangan, termasuk pengerahan ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap korporasi yang merusak lingkungan.
Sugiat juga menyoroti perbandingan beban bunga utang sebesar Rp599,4 triliun dengan anggaran kesehatan Rp247,3 triliun yang dicantumkan dalam laporan tersebut. Dia menilai perbandingan itu tidak menggambarkan secara utuh struktur pembiayaan dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Terkait kunjungan luar negeri Presiden, Sugiat menyebut diplomasi tingkat tinggi tetap diperlukan untuk membuka peluang investasi global dan mengamankan pasokan strategis bagi Indonesia.
Dia juga membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam laporan Celios disebut harus dihentikan. Sugiat menilai program tersebut penting untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan pembangunan sumber daya manusia.
"Ketika laporan Celios terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?" katanya.
Sugiat menegaskan pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Dia menutup tanggapannya dengan membela gaya kepemimpinan Prabowo yang kerap dikritik sebagai militeristik. Menurut Sugiat, ketegasan dan kedisiplinan Presiden justru dibutuhkan untuk menghadapi tantangan negara, termasuk persoalan pangan dan bencana.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
