WNI Jadi Tentara Bayaran Perang Rusia-Ukraina, Nurul Arifin: Pemerintah Tak Boleh Diam
Menurut Nurul, aturan ini harus menjadi perhatian masyarakat yang mempertimbangkan tawaran bergabung dengan militer negara lain. Persoalannya bukan semata-mata memperoleh pekerjaan atau penghasilan, melainkan juga menyangkut loyalitas dan konsekuensi hukum yang melekat pada keputusan tersebut.
"Indonesia memiliki aturan yang jelas. Warga negara kita tidak bisa begitu saja masuk menjadi anggota tentara asing tanpa izin Presiden. Ini bukan sekadar persoalan pekerjaan di luar negeri, melainkan menyangkut kedaulatan negara dan status kewarganegaraan seseorang," ujarnya.
Meski demikian, Nurul meminta pemerintah membedakan WNI yang secara sadar dan sukarela masuk ke dalam dinas militer asing dengan mereka yang diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum tidak mengabaikan hak-hak warga negara yang menjadi korban eksploitasi.
"Harus dibedakan antara orang yang secara sadar memilih bergabung dengan tentara asing dan warga negara yang menjadi korban penipuan atau TPPO. Kalau mereka direkrut dengan janji pekerjaan tertentu tetapi ternyata dikirim untuk bertempur, ini harus diusut. Jangan sampai korban justru diperlakukan sama dengan pelaku," kata Nurul.
Nurul juga menyoroti tanggung jawab pemerintah Rusia. Ia meminta Moskow memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme perekrutan warga negara asing, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan perantara atau jaringan perekrut.
"Rusia harus memberikan penjelasan secara terbuka. Bagaimana proses perekrutan itu berlangsung? Siapa yang merekrut? Apakah sejak awal para WNI mengetahui bahwa mereka akan masuk ke dalam dinas militer dan dikirim ke medan perang? Semua pertanyaan itu harus dijawab," tegasnya.
