WNI Jadi Tentara Bayaran Perang Rusia-Ukraina, Nurul Arifin: Pemerintah Tak Boleh Diam
Menurutnya, pemerintah Rusia harus menghormati kedaulatan hukum Indonesia. Perekrutan WNI ke dalam dinas militer asing tanpa memperhatikan ketentuan hukum negara asal dapat menimbulkan persoalan serius dalam hubungan bilateral.
"Indonesia dan Rusia memang memiliki hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Namun, hubungan baik itu harus dibangun atas dasar saling menghormati. Rusia harus memahami bahwa Indonesia memiliki aturan sendiri mengenai kewarganegaraan dan pelindungan warganya," kata Nurul.
Ia menegaskan, dukungan Indonesia terhadap kerja sama dengan Rusia tidak berarti pemerintah harus menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan WNI.
Nurul juga mendukung permintaan Kemlu agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia. Ia menilai permintaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas agar benar-benar diterapkan dalam sistem perekrutan di Rusia.
Selain itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi antarkementerian dan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi WNI yang telah terlanjur bergabung, menelusuri proses perekrutan, serta memastikan pelindungan bagi korban penipuan.
"Jangan berhenti pada penyampaian nota diplomatik. Pemerintah harus memastikan ada tindak lanjut konkret, mulai dari pendataan WNI, verifikasi status, penelusuran jaringan perekrut, hingga upaya pelindungan dan pemulangan bagi mereka yang menjadi korban," ujarnya.
